KPK Ungkap Puspom TNI Lakukan Pemeriksaan Terkait Kasus Korupsi BNPB

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom TNI) telah melakukan pemeriksaan internal terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyelidikan ini berjalan seiring dengan penanganan perkara yang tengah berjalan.

"Beberapa hal juga sudah dikoordinasikan, termasuk pemeriksaan di internal TNI kami juga mendapatkan informasi soal itu, bahwa sudah dilakukan ya pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat, 13 November 2026.

Kendati demikian, Budi belum dapat merinci substansi maupun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Puspom TNI. Menurutnya, materi tersebut telah masuk ke dalam ranah materi penyidikan.

"Untuk detailnya tentu ini juga masuk ke dalam ranah penyidikan perkara. Karena selain KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, dalam paparan itu KPK juga menyampaikan adanya dugaan pihak-pihak lain yang punya peran signifikan dalam konstruksi perkara tersebut," jelas Budi.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Cukai PT Djarum, KPK Periksa 2 Saksi Ditjen Bea Cukai

Kasus korupsi di BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Dalam operasi tersebut, tim penyidik awalnya mengamankan sebanyak 15 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Dari jumlah tersebut, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelima tersangka itu masing-masing adalah Bima Setiawan (Tenaga Ahli sekaligus adik eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto), Richard Erlangga (Tenaga Ahli eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto), dan Gabriel Purwaka Sigit (Kepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB). Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Berdasarkan konstruksi perkara, penyidik membagi kasus ini ke dalam dua klaster utama, yakni dugaan konflik kepentingan dan suap terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Tersangka Bima Setiawan dijerat dalam klaster konflik kepentingan dalam pengadaan yang menggunakan Dana Siap Pakai. Sementara itu, klaster suap menjerat Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarin, dan Gery Prasetiawan.

Baca Juga: KPK Sebut Puspom TNI Periksa Prajurit Aktif Terkait Kasus Korupsi BNPB

Dalam klaster suap tersebut, para tersangka diduga menerima aliran dana haram dengan total mencapai Rp 4,8 miliar, emas batangan seberat 325 gram, serta sejumlah uang tunai dalam pecahan mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai peranan masing-masing. Bima Setiawan disangka melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Richard Erlangga disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, serta Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Gabriel Purwaka Sigit dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B UU Tipikor. Sedangkan kedua tersangka dari pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan, disangka melanggar ketentuan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPK memastikan proses penyidikan, penelusuran aliran dana, serta koordinasi lintas instansi termasuk dengan Puspom TNI akan terus dikembangkan guna mengusut tuntas perkara ini secara menyeluruh.