Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah proyek di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) serta 16 dinas di Pemerintah Kabupaten Klaten. Pendalaman dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (HWI).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik meminta keterangan dari 18 saksi pada Selasa, 17 November 2026. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada pekerjaan dan proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.
“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam, 17 November 2026
Selain proyek, penyidik juga menggali informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh HWI. Hal itu mencakup dugaan aliran dana dari pengadaan barang dan jasa, upah pungut yang dilakukan dinas terkait, hingga hasil pertambangan, khususnya galian C.
“Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian c,” katanya.
Sebanyak 18 saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni:
Baca Juga: KPK Panggil 16 Kepala Dinas dan Camat Polanharjo dalam Kasus Korupsi Klaten
-
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten berinisial S.
-
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS.
-
Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP.
-
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN.
-
Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.
-
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW.
-
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S.
-
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH.
-
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.
-
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD.
-
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW.
-
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP.
-
Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP.
-
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK.
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Klaten PW.
-
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ALH, serta 21 orang lainnya.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan HWI, ALH, dan pihak swasta berinisial MAW dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.
Baca Juga: KPK Periksa Belasan Kepala Dinas dan Camat Terkait Kasus Korupsi Bupati Klaten
KPK mengungkapkan terdapat lima klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Kelimanya meliputi dugaan suap untuk mengatur hasil audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran yang berkaitan dengan upah pungut.
Penyidik KPK mulai memanggil sejumlah saksi dalam perkara tersebut sejak 27 Oktober 2026.
(Sumber: Antara)
ARSIP - Tersangka Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 4 November 2026. Hamenang diperiksa penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengondisian audit (Antara)