Ntvnews.id, New York - Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memutuskan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap kelompok etnis Muslim Rohingya pada 2017.
DIlansir dari AFP, Jumat, 20 November 2026, Putusan tersebut menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Dalam keputusannya, ICJ menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida selama operasi militer yang berlangsung di wilayah Rakhine utara. Putusan tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan hakim mendukung dan enam lainnya menolak.
Hakim Yuji Iwasawa saat membacakan putusan menyatakan Myanmar "telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida."
Mahkamah juga mengungkapkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap masyarakat Rohingya.
"Mahkamah menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas, serta melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang sedang melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh," ungkap Mahkamah tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, para hakim menyimpulkan tindakan pasukan keamanan Myanmar telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Genosida. Kekerasan tersebut dilakukan dengan "niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar."
ICJ menilai tingkat kekerasan dan metode yang digunakan dalam operasi militer tersebut sudah melampaui kepentingan militer. Tindakan itu dinilai mencerminkan "niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok tersebut."
Dikutip dari CNN, ICJ turut menyatakan Myanmar tidak menjalankan kewajibannya untuk mengadili dan menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan genosida terhadap Rohingya.
Atas dasar itu, mahkamah memerintahkan pemerintah Myanmar segera mengambil "langkah-langkah segera dan efektif" untuk menyelidiki individu yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut.
Myanmar juga diwajibkan memfasilitasi "pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat" bagi warga Rohingya yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat kekerasan.
Selain itu, putusan ICJ mengharuskan Myanmar memulihkan atau memberikan ganti rugi atas properti milik warga Rohingya yang hilang maupun mengalami kerusakan. Pemerintah juga diminta menyediakan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi para korban yang mengalami luka atau trauma.
Mahkamah turut menegaskan kewajiban Myanmar untuk memberikan kompensasi kepada korban dari kelompok etnis Rohingya atas berbagai kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme restitusi atau pengembalian hak.
Bendera Myanmar (Pixabay)