Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Program tersebut juga harus mampu menggerakkan perekonomian daerah dengan melibatkan petani, peternak, pedagang pasar tradisional, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sudaryono mengungkapkan, anggaran pembelian bahan baku MBG sepanjang 2026 mencapai lebih dari Rp145 triliun. Besarnya nilai belanja tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan perputaran uang dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.
Hal itu disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD APPSI Jambi, Kamis, 19 November 2026.
"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp145 triliun dalam satu tahun. Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," ujarnya.
Menurutnya, anggaran besar dalam program MBG harus memberikan manfaat ekonomi secara luas. Selain menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, belanja kebutuhan dapur MBG diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil produksi masyarakat lokal.
Dengan meningkatnya permintaan tersebut, petani dan peternak memiliki pasar yang lebih luas untuk memasarkan produknya. Di sisi lain, aktivitas perdagangan dan peluang kerja baru juga diharapkan semakin berkembang.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BGN tengah menyiapkan Loka MBG, sebuah aplikasi atau mekanisme belanja daring yang dirancang untuk menghubungkan kebutuhan bahan baku dapur MBG dengan pemasok lokal.
Melalui sistem ini, pengadaan bahan pangan diharapkan tidak hanya bergantung pada perusahaan besar atau pemasok dari luar daerah. Petani, peternak, koperasi, dan pedagang lokal juga harus mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
"Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini," imbuhnya.
Sudaryono menambahkan, BGN juga mendorong keterlibatan mitra pemasok yang telah terverifikasi. Sejumlah pihak yang disiapkan untuk mendukung rantai pasok tersebut antara lain asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, serta asosiasi petani yang menyediakan kebutuhan beras dan sayuran.
Baca Juga: Kepala BGN Pastikan Transformasi MBG 2.0 Tepat Sasaran dan Akuntabel
Baca Juga:PT DSI, Pasal 33 UUD 1945, dan Penguatan Tata Kelola Ekspor Nasional
Selain memperluas keterlibatan produsen lokal, BGN juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga bahan pangan. Menurut Sudaryono, mekanisme pengadaan harus mampu menciptakan keseimbangan agar petani dan peternak mendapatkan keuntungan yang layak, sementara masyarakat tidak terbebani harga bahan pangan yang terlalu tinggi.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Kedua ketentuan tersebut harus menjadi acuan dalam proses pengadaan bahan baku MBG.
"Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani atau peternaknya, konsumennya juga tidak merasa dirugikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengakui bahwa sistem rantai pasok bahan baku MBG masih membutuhkan pembenahan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan jumlah dapur MBG yang mencapai sekitar 27.000 unit, diperlukan sistem pengadaan dan pengawasan yang lebih terstruktur agar seluruh proses berjalan efektif.
"Saya sebagai Kepala BGN harus do something dong. Kan enggak bisa kita biarkan. Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima," tutupnya.
Sudaryono (BGN)