Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengapresiasi persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026, pagi.
Menurut Kawendra, keputusan hari ini adalah momentum bersejarah setelah perjuangan panjang selama kurang lebih 18 tahun. Pengesahan ini sekaligus menjadi bukti bahwa komitmen politik dan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kerja bersama DPR RI dan pemerintah.
Kawendra mengapresiasi seluruh pimpinan Komisi III DPR RI, serta anggota Panitia Kerja (Panja), serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang terus mengawal proses penyelesaian regulasi tersebut. Ia menilai, terealisasinya pengesahan RUU Perampasan Aset hari ini juga menjadi bukti bahwa janji yang disampaikan pimpinan DPR kepada masyarakat dapat ditunaikan.
"Alhamdulillah, momentum hari ini yang kita tunggu-tunggu dan bisa selesai lebih awal dari target," tutur Kawendra, Kamis, 19 November 2026.
Sebelumnya, Dasco telah menyampaikan komitmen bahwa RUU Perampasan Aset akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Janji tersebut disampaikan saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 27 Agustus 2026 lalu.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menyampaikan kesediaan untuk mempertaruhkan jabatannya apabila target penyelesaian tidak terpenuhi.
Sah! UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Kawendra Lukistian: Dasco Tunaikan Janji
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Atur Pembentukan Pengawas Independen untuk Cegah Penyalahgunaan
Namun, melalui kerja intensif Komisi III DPR RI bersama pemerintah, pembahasan RUU Perampasan Aset berhasil diselesaikan lebih cepat. Pada Kamis, 19 November 2026, RUU tersebut akhirnya mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI, hampir satu bulan sebelum tenggat yang dijanjikan.
Bagi Kawendra, capaian ini bukan sekadar keberhasilan menyelesaikan satu agenda legislasi, melainkan juga momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses politik dan lembaga negara.
"Capaian ini bukan sebatas keberhasilan menyelesaikan satu undang-undang, saya berharap ini bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan proses politik," tambahnya.
Proses pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri telah melalui tahapan panjang. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026) kemarin, sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II.
Dalam prosesnya, Komisi III DPR RI telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengungkapkan bahwa proses penyusunan regulasi tersebut telah melibatkan penyerapan aspirasi publik secara intensif melalui 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Baca Juga: 7 Fakta RUU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR
Kawendra berharap, setelah disetujui menjadi undang-undang, regulasi ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberantas korupsi maupun tindak pidana lainnya.
"Yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini nantinya dapat diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Tentu hal ini demi menyelamatkan aset negara dan menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat," tutupnya.
Sah! UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Kawendra Lukistian: Dasco Tunaikan Janji