Imbas Proyek Rp 14,7 Miliar di KKP, KPK Minta Seluruh Kementerian Evaluasi Sistem PBJ

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 09:39
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/agr/am. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/agr/am. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh kementerian dan lembaga negara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah mitigasi ini diserukan menyusul mencuatnya isu dugaan konflik kepentingan yang menyeret nama figur publik Raffi Ahmad dalam proyek Kemendikbudristek di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp14,7 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh hanya bertumpu pada tahap akhir atau pelaksanaan proyek, melainkan harus dikawal ketat sejak fase perencanaan awal.

"Tidak hanya di fase pelaksanaan saja, tapi evaluasi ini juga penting dilakukan sejak awal, sejak perencanaan, sejak analisis kebutuhan, sejak plotting anggaran," ujar Budi ke awak media, 20 November 2026.

Baca Juga: KPK Respons Terkait Klaim Raffi Ahmad Pernah Konsultasi di 2024

Menurut Budi, modus penyimpangan dalam proses PBJ kini semakin beragam. Praktik korupsi di sektor ini tidak melulu berbentuk transaksi suap, tetapi kerap melibatkan benturan kepentingan (conflict of interest) hingga pemberian imbalan (kickback) dari pihak swasta.

Pola kerawanan tersebut, lanjut Budi, terbukti dari sejumlah perkara yang pernah ditangani lembaga antirasuah, seperti kasus di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta tercermin dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.

"Di sini KPK juga meng-capture bahwa memang di sejumlah kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya suatu tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," jelasnya.

KPK mendorong instansi pemerintah agar bersikap proaktif membenahi sistem internal tanpa harus menunggu munculnya polemik di ruang publik. Pemeriksaan menyeluruh sejak tahap analisis kebutuhan dinilai krusial untuk memastikan proyek yang dieksekusi benar-benar memiliki urgensi dan mencegah pemborosan maupun penyalahgunaan anggaran negara.

"Ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut," tegas Budi.

Menanggapi spesifik isu dugaan benturan kepentingan yang tengah menjadi sorotan publik, Budi menyatakan bahwa persoalan tersebut memerlukan penelusuran lebih mendalam. Ia menyarankan agar pemeriksaan awal segera dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), seperti inspektorat di masing-masing kementerian, maupun pimpinan lembaga terkait.

Hasil audit internal tersebut nantinya akan menjadi pijakan untuk menentukan klasifikasi pelanggaran, apakah sebatas kesalahan administratif atau sudah masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Jika ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran pidana, instansi terkait diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Baca Juga: KPK Respons Klaim Fahd Arafiq soal Rp70 Miliar Mengalir ke Muktamar NU

"Namun langkah pertama yang penting dilakukan adalah melakukan pengecekan kembali ya, dilakukan evaluasi ya berkaitan dengan proses-proses, tahapan-tahapan yang dilalui dalam PBJ tersebut," kata Budi.

Saat ini, KPK terus memantau perkembangan informasi serta menganalisis berbagai pemberitaan yang beredar terkait polemik proyek tersebut. Selain itu, KPK juga membuka pintu bagi kementerian maupun lembaga yang membutuhkan pendampingan atau konsultasi guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

"Tentu KPK juga terbuka ya, jika memang ada kebutuhan instansi-instansi terkait untuk melakukan konsultasi kepada KPK berkaitan dengan hal tersebut," pungkasnya.