Mentan Ungkap 271 Laporan Dugaan Mafia Pertanian, Polisi Diminta Turun Tangan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 15:03
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri) menyampaikan keterangan terkait capaian kinerja satu tahun Kementerian Pertanian di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Pencapaia Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri) menyampaikan keterangan terkait capaian kinerja satu tahun Kementerian Pertanian di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Pencapaia (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah menerima 271 laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran dan praktik mafia di sektor pertanian di seluruh Indonesia.

Ratusan aduan tersebut mencakup berbagai tindak penyelewengan mulai dari jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan), penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi, hingga permasalahan tata kelola beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Laporan yang masuk seluruh Indonesia ada 271 yang melanggar. Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor," ujar Amran dalam keterangan resminya, 20 November 2026.

Baca Juga: Mentan Amran Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Pangan Tanpa Kompromi

Menanggapi banyaknya aduan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk, khususnya aduan yang telah dilengkapi dengan bukti kuat. Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi para pelaku yang mencoba merugikan sektor pertanian nasional.

"Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian," tegasnya.

Menurut Amran, pemberantasan praktik curang ini sangat krusial mengingat sektor pertanian berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan hajat hidup masyarakat luas. Para petani yang bekerja memproduksi padi untuk menopang ketahanan pangan nasional harus dilindungi kesejahteraannya agar produktivitas mereka tetap terjaga.

Sebaliknya, praktik penyelewengan sarana produksi pertanian dinilai sangat berisiko menghambat kinerja dan merugikan petani di lapangan.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini vital. Sekali lagi, tidak boleh main-main di sektor pertanian," jelas Amran.

Baca Juga: Mentan Siapkan Skema Bulog Serap Jagung Demi Jaga Pasokan Saat Paceklik

Sebagai langkah konkret, khusus untuk kasus dugaan jual beli alsintan, Amran menyatakan telah menggandeng pihak kepolisian guna melakukan penyelidikan mendalam. Pemerintah memastikan akan memproses hukum setiap oknum yang terbukti memperjualbelikan alat pertanian yang seharusnya disalurkan secara gratis sebagai bantuan bagi petani.