Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, menilai bahwa rencana pemberian subsidi KRL Jabodetabek dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang bisa merugikan masyarakat.

“Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Menurutnya, sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi,” kata Toriq, dalam keterangan tertulisnya, Senin 2 September 2024.

Baca Juga: Soal Rencana Subsidi KRL Berbasik NIK, Ini Tanggapan Jokowi

Dia juga mengkhawatirkan risiko terkait privasi dan keamanan data dalam penerapan skema ini. Penggunaan data NIK yang bersifat sensitif berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran.

“Selain itu, kami menilai skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek,” tuturnya.

Baca Juga: Nahas! Seorang Pria Tertabrak KRL di Perlintasan Rel Kalibata

Karena itu, ia mengusulkan solusi yang lebih efektif dengan mengintegrasikan skema subsidi dengan data kesejahteraan sosial, seperti Bansos atau PKH, agar subsidi dapat lebih tepat sasaran.

Selanjutnya, penerapan subsidi berdasarkan tingkat pendapatan yang lebih adil, serta penguatan infrastruktur digital dan sistem verifikasi, agar subsidi dapat diakses dengan lebih efisien dan aman oleh masyarakat yang memerlukannya.