Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis awal, sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor tidak sesuai dengan data asli pemiliknya.

Pernyataan ini disampaikan Hadi dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).

"Diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP," ujarnya dikutip dari Antara.

Baca Juga:

Pengelola Situs Judi Online di Sumbar Ditangkap Polisi

Nonton Konser El Rumi, Ekspresi Azizah Salsha Ramai Disorot

Hadi menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedang melakukan validasi lebih lanjut terhadap data-data yang diduga bocor. Tim BSSN tengah memeriksa integritas data NIK, NPWP, serta nomor telepon yang kemungkinan telah diretas dan disebarkan.