Baca Juga: Rumah Dinas DPR RI Diganti Tunjangan, Puan: Bisa Bermanfaat Bagi Anggota

Ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan mogok bersama pada 7-11 Oktober 2024, menuntut pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim.

Selain itu, para hakim juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya:

1. Pengesahan RUU Jabatan Hakim, yaitu mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dan independen bagi profesi Hakim, yang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Jabatan Hakim, guna menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum.
2. Pengesahan RUU Contempt of Court, yang mendorong disahkannya undang-undang yang melindungi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court), untuk memastikan proses peradilan berlangsung tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak mana pun.
3. Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim, yang mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari potensi ancaman atau serangan selama atau setelah mereka menjalankan tugas peradilan.