Ntvnews.id, Jakarta - Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) buka-bukaan hasil pemeriksaan dewan etik terhadap lembaga survei Poltracking terkait hasil data survei Pilgub Jakarta 2024.

Ketua Persepi Philips J Vermonte menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dewan etik terhadap survei yang diambil oleh Poltracking ditemukan sejumlah kejanggalan.

Ia menjelaskan kejanggalan pertama ditemukan dari adanya perbedaan data responden yang dirilis dengan jumlah sebenarnya.

"Dari data responden yang 2.000 disampaikan ke publik, sebetulnya dari data yang teman-teman Polracking kirim sendiri ke kita itu yang valid adalah 1.618 data," ujar Philips di Jakarta, Sabtu (9/11/2024) malam.

Baca juga: Poltracking Ungkap Jadi Target 'Oknum' Dewan Etik, Screenshoot Ini Jadi Bukti

Lanjut kata Philips, dari 2.000 data yang dikirim ke dewan etik Persepi ditemukan sejumlah aspek dan pertanyaan yang tak terisi pada kolom pertanyaan.

Dewan etik juga menemukan adanya duplikasi data yang dihimpun oleh Poltracking baik dari kesamaan nomor maupun nama responden.

"Di tiap komponennya itu ada banyak, yang satu ternyata tidak ada jawabannya, itu cukup banyak," ungkap Philips.

"Yang kedua ada duplikasi. Kuesioner tadi saya sampaikan, kalau respondennya mau ditarget 2 ribu, kuesionernya 2 ribu dikasih nomor, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga waktu dientry kelihatan," sambungnya.

Baca juga: Poltracking: Kami Bukan Konsultan di Jakarta

Pada akhirnya dewan etik Persepi meminta untuk dikirimkan data awal atau data mentah dari hasil survei yang dilakukan Poltracking.

Namun, data mentah yang diberikan menurutnya malah justru semakin banyak menimbulkan pertanyaan.

"Ternyata waktu masuk justru menimbulkan banyak pertanyaan. Sekarang (data mentah) sudah clean, tidak ada lagi yang data (kuesioner) kosong atau seterusnya. Yang duplikasi-duplikasi sudah lebih rapi, tapi tetap ada," jelasnya.

Dengan demikian Philips menyebut kalau hasil survei yang dilakukan Poltracking terhadap Pilgub Jakarta 2024 tidak terverifikasi.

"Jadi akibatnya dewan etik merasa bahwa keputusannya itu sebetulnya data tidak bisa diverifikasi. Dewan etik tidak pernah bilang ini data salah. Kita bilang kita tidak bisa memverifikasi datanya, validitasnya susah untuk dipastikan," tandasnya.

Baca juga: Fakta-Fakta di Balik Pengunduran Diri Poltracking Indonesia dari PERSEPI

Seperti diketahui,  lembaga survei Poltracking Indonesia mengumumkan keputusan untuk keluar dari Persepi akibat hasil survei Pilgub Jakarta 2024.

Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Poltracking Indonesia, M. Aditya Pradana.

"Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya," tulisnya, pada Selasa, (5/11/2024).

Dalam rilis resmi, Aditya menyatakan bahwa Poltracking merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Dewan Etik Persepi, terutama terkait hasil survei Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis oleh lembaga tersebut pada akhir Oktober 2024.

Adapun survei Poltracking mencatat pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono memperoleh elektabilitas sebesar 51,6 persen, sementara Pramono-Rano meraih 36,4 persen. Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) menempati urutan kedua.

Hasil survei Poltracking ini bertolak belakang dengan temuan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung - Rano Karno memiliki elektabilitas tertinggi, yaitu 41,6 persen, melampaui elektabilitas Ridwan Kamil (RK) - Suswono yang berada di angka 37,4 persen.