Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte menyampaikan pihaknya tidak akan meminta maaf kepada Poltracking Indonesia atas putusan etik yang diberikan.

Philips menjelaskan hasil pemeriksaan dewan etik Persepi terhadap Poltracking sudah jelas, sehingga pihaknya tak perlu meminta maaf.

"Kayaknya sudah cukup gamblang, ya enggak (meminta maaf) lah," ucap Philips di Jakarta, Sabtu (9/11/2024) malam.

Adapun Philips mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan dewan etik Persepi ini bukan untuk menjawab salah atau benarnya survei yang dilakukan Poltracking.

Baca juga: Poltracking Ungkap Jadi Target 'Oknum' Dewan Etik, Screenshoot Ini Jadi Bukti

Namun pemeriksaan dewan etik Persepi ini untuk membuktikan apakah survei yang dilakukan sesuai prosedur atau tidak.

"Kalau menurut saya, ini bukan soal salah atau benar, tapi prosedurnya diikuti atau enggak," jelasnya.

Menurutnya hasil pemeriksaan dewan etik terhadap survei yang diambil oleh Poltracking ditemukan sejumlah kejanggalan.

Philips menjelaskan kejanggalan pertama ditemukan dari adanya perbedaan data responden yang dirilis dengan jumlah sebenarnya.

"Dari data responden yang 2.000 disampaikan ke publik, sebetulnya dari data yang teman-teman Polracking kirim sendiri ke kita itu yang valid adalah 1.618 data," ujar Philips.

Baca juga: Poltracking: Kami Bukan Konsultan di Jakarta

Lanjut kata Philips, dari 2.000 data yang dikirim ke dewan etik Persepi ditemukan sejumlah aspek dan pertanyaan yang tak terisi pada kolom pertanyaan.

Dewan etik juga menemukan adanya duplikasi data yang dihimpun oleh Poltracking baik dari kesamaan nomor maupun nama responden.

"Di tiap komponennya itu ada banyak, yang satu ternyata tidak ada jawabannya, itu cukup banyak," ungkap Philips.

"Yang kedua ada duplikasi. Kuesioner tadi saya sampaikan, kalau respondennya mau ditarget 2 ribu, kuesionernya 2 ribu dikasih nomor, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga waktu dientry kelihatan," sambungnya.

Pada akhirnya dewan etik Persepi meminta untuk dikirimkan data awal atau data mentah dari hasil survei yang dilakukan Poltracking.

Dari data mentah yang diberikan menurutnya malah justru semakin banyak menimbulkan pertanyaan.

Baca juga: Fakta-Fakta di Balik Pengunduran Diri Poltracking Indonesia dari PERSEPI

"Ternyata waktu masuk justru menimbulkan banyak pertanyaan. Sekarang (data mentah) sudah clean, tidak ada lagi yang data (kuesioner) kosong atau seterusnya. Yang duplikasi-duplikasi sudah lebih rapi, tapi tetap ada," jelasnya.

Dengan demikian Philips menyebut kalau hasil survei yang dilakukan Poltracking terhadap Pilgub Jakarta 2024 tak terverifikasi.

"Jadi akibatnya dewan etik merasa bahwa keputusannya itu sebetulnya data tidak bisa diverifikasi. Dewan etik tidak pernah bilang ini data salah. Kita bilang kita tidak bisa memverifikasi datanya, validitasnya susah untuk dipastikan," tandasnya.