Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan memastikan kerjasama China dan Indonesia tidak mempengaruhi kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Kerja sama tidak akan berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi kita, terutama di Laut Natuna Utara, sebagaimana yang diisukan itu. Karena semuanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan negara masing-masing," kata Budi Gunawan saat ditemui di gedung Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 14 November 2024.

Baca Juga: Hasil Survei Terbaru Pilkada Jakarta, Ini Kata Poltracking

Menurut pria yang akrab disapa BG ini, kerja sama yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Tidak hanya itu, kerja sama ini juga didasari dengan pembangunan konsensus antara masing-masing negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Menteri Koordinator Bidaang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono).

"Dan titik tekan kerja sama yang dibangun kemarin lebih banyak di bidang ekonomi, khususnya di bidang perikanan konservasi perikanan," kata BG.

Karenanya, BG memastikan kedaulatan negara di wilayah laut Natuna Utara tidak akan berubah dan tetap terjaga dengan baik. Sebelumnya, beberapa kali kapal milik China masuk ke wilayah Natuna Utara yang menjadi kawasan milik Indonesia.

Salah satu yang paling baru yakni masuknya kapal China Coast Guard-5402 (CCG - 5402) ke wilayah Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara, Jumat (25/10). Bakamla RI dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta menyebutkan pengusiran kapal tersebut bermula ketika kapal asal China itu memasuki wilayah Laut Natuna Utara.