Diharapkan, penambahan dukungan ini dapat memperkuat peran dan fungsi koperasi, khususnya BMT, dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir," ujar Wamenkop Ferry.

Baca Juga: Menkop Budi Arie Ungkap 3 Langkah Revitalisasi Koperasi yang Terintegrasi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe, mengakui bahwa keberadaan rentenir yang marak di masyarakat sangat meresahkan, karena dapat memperburuk angka kemiskinan ekstrem.

Dengan jumlah anggota sebanyak 351 unit, aset mencapai Rp13,55 triliun, serta memiliki 1.231 kantor, Perhimpunan BMT Indonesia berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

"Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama," ujar Rambe.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.