Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya netralitas aparat negara dalam proses pemilu, merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa aparat seperti TNI, Polri, dan kepala desa harus bersikap netral. Keputusan ini, menurut Hasto, merupakan langkah penting bagi penguatan demokrasi.

"MK telah mengambil keputusan yang bersejarah, aparat negara termasuk TNI, Polri, kepala desa, atau sebutan lain harus bersikap netral dan bisa diterapkan tindak pidana. Ini energi positif demokrasi," ujar Hasto saat ditemui di Acara Kampanye Akbar Pramono-Anung, Sabtu, 23 November 2024.

Ia juga menegaskan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Bang Doel) di Jakarta berkomitmen untuk menjadi representasi seluruh rakyat Jakarta, bukan kelompok tertentu.

Baca Juga: Survei Indikator: Pilkada Jakarta 2 Putaran, Pramono-Doel 42,9 Persen, RK-Suswono 39,2 Persen

"Kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel di Jakarta betul-betul menempatkan dirinya sebagai perwakilan rakyat Jakarta, bukan perwakilan raja atau golongan tertentu," tambahnya.

Hasto meminta dukungan masyarakat Jakarta untuk pasangan nomor urut 03 tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai mantan gubernur, termasuk Fauzi Bowo, Sutiyoso, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menunjukkan besarnya kepercayaan terhadap visi dan kepemimpinan pasangan Pramono-Rano.

"Mas Pram adalah sosok yang merangkul dan menyatukan. Pemikiran-pemikirannya membawa visi untuk kemajuan Jakarta bagi semua. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bang Foke, Bang Yos, Anies Baswedan, juga Mas Ahok," tutup Hasto.