Ntvnews.id, Jakarta -  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa teknologi untuk mendukung pengawasan serta menerima aduan daring dari masyarakat telah siap digunakan.

Bawaslu telah mengembangkan aplikasi tersebut selama beberapa waktu terakhir dan menyempurnakannya agar kendala yang muncul pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.

"Kami terus melakukan pengembangan sarana IT untuk mempermudah proses laporan pengawasan, laporan masyarakat dan pengajuan permohonan sengketa. Saya harap ini akan semakin baik," kata Bagja, Sabru 23 November 2024.

Baca Juga : DPR Bakal Bahas Putusan MK Soal Pilkada Ulang 2025 dengan Bawaslu dan KPU

Bawaslu menggunakan beberapa teknologi dan aplikasi, di antaranya adalah Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigaplapor), dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Selain itu, Bawaslu juga telah mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pemilihan berdasarkan data dari Indeks Kerawanan Pemilihan 2024. Salah satu kerawanan yang terdeteksi berasal dari tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.

"Kami telah meluncurkan data TPS rawan beberapa hari yang lalu, beserta daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Hal ini diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi bersama," jelasnya.