Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pegiat Antikorupsi melakukan demo menyampaikan aspirasi juga tuntutan mereka soal kasus korupsi yang masih terkatung-katung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dinamika politik dan hukum di Indonesia saat ini tengah mengalami tantangan besar sebagai efek samping dari perangai oknum elite bangsa yang kerap bertindak koruptif dan manipulatif. Praktik korupsi yang diperagakan oleh elite politik sesungguhnya tidak saja menghambat kemajuan bangsa Indonesia, melainkan juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara.
"Sebagai elemen generasi muda Indonesia memandang bahwa korupsi bukanlah sekadar persoalan hukum belaka, melainkan juga persoalan moral yang membutuhkan langkah stratagis dari seluruh elemen bangsa. Sebangun dengan pandangan tersebut, kami memandang bahwa aparat hukum beserta institusi negara saat ini perlu mengambil langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan gurita korupsi dan kerusuhan publik yang belakangan ini terjadi dalam dinamika kehidupan kebangsaan," ucap Kelompok Masyarakat Pegiat Antikorupsi, Zikri Putra Pratama melalui keterangan tertulis kepada awak media.
Sejumlah pernyataan disampaikan mereka.
"Berdasarkan analisis dan kajian mengenai dinamika politik dan hukum di Indonesia, kami menyatakan, Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan masalah korupsi, utamanya berkaitan dengan pidana korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku. Bahwa proses hukum yang lamban terhadap Harun Masiku dapat melemahkan supremasi hukum. Penangkapan terhadap Harun Masiku adalah komitmen menegakkan keadilan dan bahwa hukum berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu," ucapnya.
Harun Masiku. (Ist.)
Mereka juga mendorong aparat hukum untuk menindak siapa saja yang mencoba menghalangi proses hukum. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP.
"Demikian siaran pers ini disusun sebagai ikhtiar kami dalam mewujudkan visi Indonesia yang bermartabat, adil dan bersih.
Direncakan pada hari Selasa, 17 Desember akan kembali aksi di depan Gedung Merah Putih KPK dengan massa yang lebih banyak lagi," ucapnya.