Demi mempercepat proses ini, MK telah mengagendakan pembacaan putusan dismissal lebih awal, yakni pada 4 dan 5 Februari 2025.

Dengan demikian, pelantikan kepala daerah non-sengketa yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 akan diundur untuk menunggu keputusan final dari MK.

Setelah itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mengusulkan pelantikan berdasarkan ketetapan KPUD.