“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin dikutip Antara, Senin, 10 Februari 2025.  

Logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (Instagram/@bmkg)

Selain itu, BMKG mengkhawatirkan bahwa pemotongan anggaran ini akan menghambat studi terkait dinamika iklim dan tektonik dalam jangka menengah dan panjang di Indonesia. Proses modernisasi alat-alat pendukung keselamatan transportasi udara dan laut pun turut terkena dampaknya.

Kondisi ini dapat mengganggu peran BMKG dalam mendukung ketahanan pangan, energi, serta pengelolaan sumber daya air. Bahkan, penyediaan peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia dan ASEAN juga berisiko terhambat.

Muslihuddin menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana geo-hidrometeorologi di Indonesia tidak boleh diabaikan, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, BMKG mengajukan dispensasi anggaran untuk memastikan kelancaran operasionalnya.

“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” kata Muslihuddin.