Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga

• 1. Pengendalian alih fungsi lahan sawah serta penyelesaian konflik izin di kawasan hutan.
• 
  2. Penguatan tata kelola impor.
• 
  3. Peningkatan integritas pelaku usaha.
• 
  4. Reformasi tata kelola logistik nasional.
• 
  5. Digitalisasi layanan publik.

Fokus 2: Keuangan Negara

• 6. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan SIPD RI.
• 
  7. Pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).
• 
  8. Optimalisasi penerimaan negara, baik dari pajak maupun non-pajak.
• 
  9. Pencegahan korupsi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• 
  10. Penyelamatan aset negara.
• 
  11. Penguatan integritas partai politik.

Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

• 12. Memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
• 
  13. Memperbaiki sistem penanganan perkara pajak.
• 
  14. Memperkuat sistem penanganan perkara pidana dan menangani benturan kepentingan.
• 
  15. Meningkatkan kerja sama antara BUMN dan BUMD.

(Sumber: Antara)