Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa beberapa instansi pemerintah salah dalam menafsirkan instruksi efisiensi anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

Meskipun demikian, Hasan tidak secara spesifik menyebutkan kementerian atau lembaga mana saja yang dianggap keliru dalam memahami kebijakan efisiensi tersebut.

"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tetapi mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," kata Hasan Nasbi di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Ia menjelaskan bahwa istilah "belanja lemak" merujuk pada pengeluaran yang tidak esensial dan cenderung bersifat pemborosan. Beberapa contoh belanja ini termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), penyelenggaraan acara seremonial, kajian dan analisis, serta perjalanan dinas.

Baca Juga: Komisi XIII DPR Setujui Efisiensi Anggaran di 10 Kementerian/Lembaga

"Clear (jelas, red.) pesan Presiden bahwa yang diefisiensikan yang tidak punya impact (dampak, red.) yang besar terhadap masyarakat," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Pada kesempatan yang sama, Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara cermat merancang kebijakan efisiensi ini, bahkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap satuan belanja dalam APBN.