Ntvnews.id, Jakarta - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, belum memutuskan apakah akan menghadiri acara pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Hasto menyatakan masih menunggu klarifikasi terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retret tersebut.
Dalam keterangannya di Balai Kota Yogyakarta pada Jumat, Hasto mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang berencana menemui Megawati untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai instruksi tersebut. Hasto menekankan pentingnya klarifikasi sebelum mengambil keputusan terkait keikutsertaannya dalam retret.
Meskipun demikian, Hasto dan kepala daerah lainnya telah mengikuti prosedur awal yang diminta oleh panitia, termasuk menempatkan koper di lokasi kegiatan sebagai persiapan. Namun, keputusan final mengenai partisipasinya akan diambil setelah mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Hasto Minta Keluarganya Diperiksa: Kalau Ada Bukti Hukum Ya Silakan
Instruksi dari Megawati Soekarnoputri untuk tidak mengikuti retret tersebut disampaikan melalui surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani pada Kamis, 20 Februari 2025. Instruksi ini muncul setelah mencermati dinamika politik nasional terkini, khususnya pasca-penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto Wardoyo, yang diusung oleh PDIP, menegaskan bahwa keputusan terkait keikutsertaannya dalam retret akan diambil setelah mendapatkan penjelasan resmi dari pimpinan partai. Ia berharap klarifikasi ini dapat segera diperoleh agar dapat menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan arahan partai.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah lainnya juga tengah menunggu arahan lebih lanjut terkait partisipasi mereka dalam retret tersebut, mengingat instruksi dari pimpinan partai yang meminta untuk tidak menghadiri acara tersebut. Situasi ini mencerminkan dinamika politik internal partai yang dipengaruhi oleh perkembangan terbaru di tingkat nasional.
(Sumber: Antara)