Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM menilai permasalahan notaris merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas. Notaris merupakan garda terdepan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya, karena bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.

"Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, notaris diharapkan memiliki kepekaan dalam melakukan due diligence. Hal ini untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa, maupun bagi notaris itu sendiri," ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam paparannya di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis 6 Juni 2024. 

Hal ini disampaikan Yasonna usai melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Pusat Notaris, Pengganti Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Pusat Periode 2022-2025, Pengganti Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Periode 2022-2025 dan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual 2024-2027.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jab ((ANTARA/Agatha Olivia Victoria))

Baca Juga:

AHY Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Nirina Zubir

Mantan Guru Besar IPB Jadi Korban Penyerobotan Lahan, Tuding Anak Buah AHY Jadi Mafia Tanah

Yasonna meminta notaris mendukung tercapainya iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha serta investor. Notaris merupakan bagian dari sistem negara karena kewenangannya diperoleh dari negara. Sebagai pejabat umum, notaris membantu mendukung jalannya administrasi pemerintahan dan menjadi ujung tombak kemajuan perekonomian Indonesia.

"Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat internasional yang terus menyempurnakan ketentuan hukum, demi tercapainya iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha serta investor," kata Menkumham.