Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Bersinergi untuk Normalisasi Sungai Ciliwung

Ntvnews.id, Jakarta - Jakarta terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda. Salah satu langkah strategis yang tengah digalakkan adalah normalisasi Sungai Ciliwung.

Dalam upaya ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat guna memastikan proyek berjalan lancar dan berdampak positif bagi warga.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa normalisasi akan dilakukan dengan pendekatan yang humanis, tanpa penggusuran paksa.

Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis, 13 Maret 2025 di Gedung Kementerian PU, Jakarta Selatan.

"Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," kata Pramono.

Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)

Dukungan dari pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan program ini. Menteri PU, Dody Hanggono, dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu percepatan penanganan banjir di Jakarta melalui normalisasi Sungai Ciliwung.

"Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut," imbuhnya.

Menteri PU Dody Hanggono menambahkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan solusi konkret dalam mengatasi banjir Jakarta. Menurutnya, sinergi yang kuat antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat akan mempercepat proses pengerjaan proyek ini.

"Insyaallah, banjir yang kemarin menjadi yang terakhir. Di tahun depan sudah tidak ada lagi banjir di Jakarta," ucap Dody.

Dody juga menjelaskan bahwa normalisasi akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan. Kajian dasar dan teknis telah disiapkan agar proses pengerjaan berjalan optimal tanpa mengubah morfologi sungai secara signifikan.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan membantu proses pengadaan tanah yang diperlukan untuk normalisasi.

Pembebasan lahan akan dimulai dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati, Jakarta Selatan, dengan total luas 11 hektare atau sekitar 16 kilometer sepanjang Sungai Ciliwung.

Dody Hanggono, Nusron Wahid, dan Pramono Anung (Pemprov DKI/ Ntvnews.id)

Ia menerangkan, pada tahap awal, Gubernur DKI akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua. Setelah penlok selesai, dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung bisa dimulai awal Juni 2025.

"Awal Juni sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi. Semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Supaya tidak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya," terangnya.

Tanah yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI yang sedianya digunakan untuk pelebaran sungai, sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Sungai Ciliwung.

"Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai," terangnya.