Bendera Amerika Serikat/ist
Ntvnews.id, Washington DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyampaikan bahwa AS akan segera membatalkan visa yang telah diberikan kepada semua pemegang paspor Sudan Selatan.
Langkah ini diambil karena negara Afrika tersebut menolak menerima kembali warganya yang dideportasi dari wilayah AS.
Dilansir dari BBC, Selasa, 8 April 2025, Rubio juga menyatakan bahwa AS akan menolak kedatangan warga Sudan Selatan di seluruh titik masuk negara itu. Sudan Selatan sendiri merupakan negara termuda di dunia.
Rubio menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tanggapan atas kegagalan pemerintah transisi Sudan Selatan dalam menerima kepulangan warganya secara tepat waktu.
Baca Juga: AS Periksa Medsos Pemohon Visa, Kritik Israel Auto Ditolak Masuk
Kebijakan deportasi ini selaras dengan pendekatan Presiden AS Donald Trump yang menekankan pengusiran migran ilegal secara besar-besaran dari negara itu.
"Pemerintah Transisi Sudan Selatan sudah saatnya berhenti memanfaatkan kebaikan Amerika Serikat," ujar Rubio dalam pernyataannya.
"Setiap negara wajib menerima kembali warga negaranya jika ada upaya deportasi dari negara lain, termasuk AS," tambahnya.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi kembalinya konflik bersenjata di Sudan Selatan.
Pada 8 Maret, AS memerintahkan seluruh staf non-daruratnya untuk meninggalkan Sudan Selatan menyusul pecahnya kekerasan di sejumlah wilayah, yang mengancam kesepakatan damai rapuh yang ditandatangani pada 2018.
Sebelumnya, warga Sudan Selatan yang tinggal di AS mendapatkan perlindungan melalui program Temporary Protected Status (TPS), yang memungkinkan mereka tetap tinggal dalam jangka waktu tertentu. TPS tersebut dijadwalkan berakhir pada 3 Mei mendatang.
Baca Juga: Donald Trump Bakal Batasi Visa dari Negara Muslim Masuk AS
Sudan Selatan meraih kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011. Namun hanya dua tahun setelah itu, konflik antara Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar memicu perang saudara yang menewaskan lebih dari 400.000 orang.
Meskipun perjanjian pembagian kekuasaan ditandatangani pada 2018 untuk mengakhiri konflik, banyak poin penting dalam kesepakatan tersebut belum terealisasi, seperti penyusunan konstitusi baru, penyelenggaraan pemilu, dan integrasi kelompok bersenjata menjadi satu angkatan bersenjata nasional.
Di sejumlah daerah, kekerasan antar-etnis dan konflik lokal masih terus terjadi. Di sisi lain, pemerintahan Trump juga sering berselisih dengan negara lain terkait penolakan terhadap deportasi warganya dari AS.
Sebagai contoh, pada Januari lalu, Presiden Kolombia Gustavo Petro sempat melarang dua penerbangan militer AS yang mengangkut migran yang telah dideportasi untuk mendarat di wilayah negaranya. Namun, setelah Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi dan tarif ekonomi yang berat, Kolombia akhirnya mengalah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
