Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat menjadi pembicara webinar yang disaksikan dari Jakarta, Kamis (17/4/2025). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyatakan program wajib militer dapat diimplementasikan di Indonesia, namun akan membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Kalau nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang mungkin lebih maju ya, seperti wajib militer, tetapi tentunya ini butuh biaya yang banyak," ujar Frega dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta.
Baca Juga : Kemenhan Sebut Penggunaan Pangkalan Militer RI Kontraproduktif
Frega menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan peserta webinar mengenai pelibatan warga negara Indonesia dalam situasi perang.
Lebih lanjut, dia menjelaskan jika wajib militer diterapkan, hal itu tidak boleh dipandang sebagai bentuk militerisasi.
"Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kan amanah konstitusi, pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara," ujarnya merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Baca Juga : Kena Efisiensi Anggaran, Kemenhan Jamin Tidak Pengaruhi Tugas Menjaga Kedaulatan Negara
Meskipun demikian, dia menjelaskan, saat ini wajib militer bersifat sukarela, melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara.
"Saat ini dengan keterbatasan anggaran yang kami punya, kami baru mencetak beberapa ribu, dan tentunya melalui seleksi. Mereka pun juga sewaktu-waktu ada kondisi darurat siap untuk dimobilisasi," jelasnya.
Baca Juga : Kemenhan-TNI Pangkas Anggaran Rp26,99 Triliun
Ia kemudian menjelaskan, dalam situasi darurat, komponen utama dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yaitu militer atau TNI, akan menjadi prioritas untuk dikerahkan.
(Sumber Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
