Benjamin Netanyahu, pemimpin Israel yang menjadi target surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). (Antara)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menginstruksikan militer untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas.
Instruksi ini diberikan setelah Hamas dikabarkan menolak tawaran gencatan senjata sementara dari Israel dan justru meminta kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan imbalan pembebasan para sandera.
Dilansir dari Reuters, Senin, 21 April 2025, dalam pidato yang disampaikan pada Sabtu malam, Netanyahu menegaskan bahwa meskipun perang membawa konsekuensi besar, Israel akan terus berjuang hingga mencapai kemenangan.
"Kami tidak memiliki pilihan lain selain terus berperang demi kelangsungan hidup kami, sampai meraih kemenangan," ujar Netanyahu.
Baca Juga: Netanyahu Akan Temui Trump untuk Bahas Gaza dan Iran
Sebelumnya, Mesir sebagai mediator telah mencoba menghidupkan kembali kesepakatan gencatan senjata, yang sebelumnya ditinggalkan Israel bulan lalu setelah gagal memperpanjang perjanjian yang sempat menghasilkan pembebasan 38 sandera.
Hamas, kelompok yang melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu konflik bersenjata ini, menyatakan bahwa mereka hanya bersedia membebaskan sandera yang tersisa jika tercapai kesepakatan menyeluruh untuk mengakhiri perang.
Negosiasi gencatan senjata selama 45 hari sebelumnya menemui jalan buntu. Dalam usulan terbaru, Israel mengajukan syarat pembebasan 10 sandera yang masih hidup, dengan imbalan membebaskan 1.231 tahanan Palestina dan membuka kembali akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Baca Juga: DonCast: Siasat Licik Trump dan Netanyahu di Balik Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza
Namun, menurut seorang pejabat Hamas, proposal tersebut juga mencakup permintaan agar Hamas melepaskan senjata mereka sebagai jaminan untuk mengakhiri perang secara total. Permintaan ini ditolak keras oleh pihak Hamas.
"Kami melihat tawaran sepihak ini hanya sebagai alat bagi Perdana Menteri Netanyahu untuk memenuhi kepentingan politiknya... dan kami tidak akan ikut dalam permainan itu," tegas Al-Hayya, kepala tim negosiasi Hamas, dalam pernyataannya pada Kamis, 17 April 2025 malam.
Ia menambahkan bahwa Hamas menginginkan perjanjian yang menyeluruh, termasuk pertukaran tahanan dalam satu kesepakatan besar yang juga mencakup penghentian total perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta dimulainya proses rekonstruksi wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
