CPNS (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan pegawai pegawai negeri sipil (PNS). Ini dilakukan menyusul mundurnya 1.957 calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Mundurnya 1.957 orang itu akibat tata kelola penerimaan CPNS yang tidak profesional. Mayoritas CPNS mundur karena lokasi penempatan yang jauh dari domisili," ujar Ali Ahmad, Kamis, 24 April 2025.
Ia memandang, persoalan itu terjadi gara-gara persoalan kebijakan. Ali mendorong kebijakan terkait penerimaan dan penempatan CPNS lebih solutif, misalnya seperti sistem zonasi dalam penerimaan siswa/pelajar.
Ia menilai, CPNS selain berdampak terhadap hilangnya harapan sebagai PNS ketika diterima, juga larangan mengikuti penerimaan ASN di periode berikutnya, sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021.
Menurut dia, sejumlah lembaga negara, seperti BIN, TNI, Polri turut memberlakukan sanksi denda atau ganti rugi bagi CPNS yang mengundurkan diri.
"Kejadian ini nampak memposisikan rakyat, selaku pemegang hak konstitusional untuk memeroleh status ASN, sebagai korban kebijaksanaan," kata dia.
Ia menilai kebijakan penempatan ASN di luar domisili atau peminatan CASN sangat memberatkan.
"Terlebih gaji ASN kita tergolong sangat rendah. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah," jelas dia.
Ia pun meminta Menteri PANRB melakukan evaluasi total terhadap kebijakan tersebut. Menurut dia, kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus melalui kajian komprehensif, melibatkan pakar, akademisi, ormas, dan harus berkonsultasi dengan DPR.
Menurut Ali Ahmad, DPR turut merasakan dampak dari mundurnya pada CPNS tersebut, yakni menanggung dampak dari penundaan pengangkatan PPPK dan PNS.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
