Wiranto Bocorkan Sikap Prabowo soal Tuntutan Purnawirawan TNI yang Minta Gibran Diganti Jadi Wapres

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Di antara tuntutan tersebut terdapat dorongan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti, serta adanya wacana reshuffle terhadap Kabinet Merah Putih.

Tanggapan Presiden Prabowo disampaikan melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

Wiranto menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat restu langsung dari Presiden untuk menyampaikan sikap resmi terkait delapan butir usulan yang diajukan Forum Purnawirawan tersebut.

“Sore ini saya baru saja menghadap Presiden, banyak hal yang dibicarakan. Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya delapan poin, ya delapan butir itu,” ujar Wiranto.

Baca Juga: Presiden Prabowo Undang Fiji Latihan Bidang Militer Bersama Indonesia

Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menghargai serta memahami aspirasi yang disuarakan secara terbuka oleh para purnawirawan TNI. Ia menyebut adanya ikatan emosional antara Presiden dengan para purnawirawan karena memiliki latar belakang perjuangan dan nilai-nilai yang sama.

“Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para Purnawirawan satu almamater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sapta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto.

Meski demikian, menurut Wiranto, Presiden tidak bisa langsung memberikan jawaban atas seluruh usulan tersebut karena perlu mempertimbangkan banyak hal. “Namun tentunya Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu, spontan menjawab tidak bisa,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam mengambil keputusan, Presiden Prabowo tidak hanya mengandalkan satu sumber masukan. Presiden akan menimbang berbagai perspektif sebelum memutuskan kebijakan.

Saat ditanya media mengenai desakan agar Wakil Presiden Gibran mundur lewat mekanisme MPR, Wiranto membenarkan bahwa hal tersebut termasuk dalam poin-poin tuntutan Forum Purnawirawan.

“Kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya,” ujar Wiranto.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Proyek Baterai EV Tetap Jalan Meski LG Mundur

Ia menegaskan bahwa tidak semua poin dapat dijawab oleh Presiden, terlebih bila di luar kewenangannya. "Nah lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan,” tambahnya.

Selain itu, Wiranto juga mengimbau masyarakat untuk tidak terbawa dalam perdebatan yang berlarut-larut. “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyampaikan delapan poin tuntutan secara resmi kepada Presiden Prabowo. Sejumlah tokoh purnawirawan yang menandatangani dokumen tersebut di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Bahkan, dokumen pernyataan tersebut juga dicantumkan sebagai telah “diketahui” oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Secara keseluruhan, surat tersebut telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.