Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 69 pelajar bermasalah dari Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta mulai menjalani pembinaan ala militer di markas TNI, Jumat. 2 Mei 2025.
Program ini digagas sebagai bentuk pembentukan karakter bagi pelajar yang terlibat kenakalan remaja, termasuk tindakan kriminal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, bahkan anak yang gemulai pun bisa digembleng agar lebih tegap.
Pembinaan ini dilakukan di dua lokasi: 39 pelajar dibina di barak Resimen I Stirayuda Kostrad, Purwakarta, dan 30 lainnya di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung. Kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dedi.
“Yang menyerahkan siswa adalah orang tuanya karena sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau tidak ada surat dari orang tua, kami tidak menerima,” ujar Dedi dalam sambutannya.
Dalam pelatihan yang dijalani, para pelajar tetap mendapat akses pendidikan, dengan guru yang mengajar langsung di lingkungan barak. Selain pendidikan formal, mereka juga dibekali dengan disiplin, olahraga rutin, serta gizi yang cukup.
“Mereka terlihat sangat senang hari ini. Istirahat cukup, makan cukup, sekolah tetap jalan. Tapi suasananya lebih terkontrol,” jelas Dedi.
Terkait komentar warganet mengenai pelajar dengan sifat gemulai, Dedi menanggapinya santai. Ia membuka kemungkinan agar pembinaan semacam ini juga menyasar mereka, bukan untuk menekan identitas, tetapi mengarahkan pada ketahanan fisik dan mental yang lebih kuat.
“Memang ada komentar, ‘Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh ikut pendidikan militer biar tegap’. Ya, bisa saja. Kita lakukan bertahap,” ucapnya.
Dedi juga menegaskan bahwa pelatihan ini bukan bentuk pelanggaran perlindungan anak. Menurutnya, semua berjalan atas persetujuan orang tua dan sekolah, serta tidak berbeda jauh dari sistem pendidikan semi-militer di sekolah seperti Taruna Nusantara.
“Soal legalitas, kita sudah siapkan surat edaran ke sekolah-sekolah. Pemerintah dan TNI/Polri hanya mendidik anak yang dititipkan. Ini bukan pemaksaan,” katanya.
Untuk sementara, pembiayaan program ini ditanggung oleh Dedi secara pribadi, namun ia menyebut Pemprov Jabar siap mendukung jika dibutuhkan, termasuk lewat perubahan anggaran ke depan.
“Kita tangani dulu yang bikin resah. Beberapa dari mereka bahkan terlibat dalam kasus kriminal berat, sampai pembunuhan. Ini bukan sekadar nakal biasa,” tegasnya.