Penulis Kolom Detikcom Mengaku Diintimidasi, TNI: Tidak Bisa Ditoleransi, Silakan Lapor Polisi

Ntvnews.id, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebebasan berpendapat sebagai pilar utama dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Sikap ini untuk menanggapi pemuatan artikel penulis Kolom di media online Detik.com yang mengaku terintimidasi dan karena alasan keamanan si penulis, membuat artikel itu diturunkan atau di-takedown.

Kendati begitu, TNI mengaku menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi yang menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan secara terbuka dan bertanggung jawab.

"TNI menyatakan bahwa segala bentuk intimidasi terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan pendapat secara sah dan damai merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Senin, 26 Mei 2025. 

 Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI), TNI menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan justru menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk aparat negara, masyarakat sipil, dan institusi lainnya, diharapkan dapat menjaga ruang demokrasi secara bersama-sama.

"TNI sendiri menegaskan posisi netralnya dan memastikan tidak akan terlibat dalam upaya pembungkaman terhadap suara publik," terang Kristomei.

Baca Juga: Mabes TNI: Letjen Djaka Budi Utama Sudah Diberhentikan Secara Hormat

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau langsung pelaksanaan Kursus Intensif Bahasa Prancis bagi Personel TNI Pengawak Alutsista TA 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. (Puspen TNI)

Fokus utama TNI tetap pada tugas pokok untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap rakyat Indonesia, tanpa mencampuri urusan politik praktis.

Kristomei menyebut, bagi masyarakat yang mengalami tekanan atau ancaman didorong untuk segera melaporkannya kepada aparat Kepolisian, yang memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan mengungkap pelakunya secara transparan.

"Langkah ini dinilai penting untuk menghindari saling curiga dan mencegah berkembangnya narasi yang menyudutkan institusi tertentu tanpa dasar yang kuat," terangnya lagi. 

Lebih lanjut, TNI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh upaya penggiringan opini dan informasi menyesatkan. TNI menolak tegas segala tuduhan yang diarahkan kepada institusinya tanpa disertai bukti dan fakta yang kredibel. Tuduhan-tuduhan tanpa dasar dinilai sebagai bagian dari upaya membentuk persepsi negatif yang menggiring opini bahwa TNI dan pemerintah bersifat militeristik serta anti-demokrasi.

Menanggapi situasi nasional yang terus berkembang, TNI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas, serta mengedepankan dialog, komunikasi terbuka, dan klarifikasi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud bila seluruh pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, menaati hukum, dan menghindari tuduhan yang tidak objektif.

TNI memastikan akan tetap berada pada garis pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia, dengan menjaga komitmen untuk menjadi institusi yang profesional, netral, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.