Sebelum Mundur, Elon Musk Pernah Berselisih dengan Trump

Ntvnews.id, Washington DC - Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, resmi mundur dari keterlibatannya dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan ini diambil tak lama setelah Musk terlibat perselisihan dengan Trump mengenai rancangan undang-undang (RUU) bertajuk One Big, Beautiful Bill Act.

Melalui unggahan di akun media sosial X, Musk mengumumkan pengunduran dirinya dari peran sebagai Pegawai Pemerintah Khusus di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Trump atas kesempatan yang telah diberikan.

“Karena masa tugas saya sebagai Pegawai Pemerintah Khusus telah selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Donald Trump atas kesempatan untuk membantu mengurangi pemborosan anggaran,” tulis Musk di X, seperti dikutip dari AFP, Jumat, 30 Mei 2025.

Ia menambahkan bahwa misi DOGE akan terus berkembang dan menjadi budaya kerja di seluruh lingkup pemerintahan ke depan.

Baca Juga: Elon Musk Cabut dari Pemerintahan Trump

Namun, hubungan Musk dengan pemerintahan Trump sempat menegang karena perbedaan pandangan terhadap RUU andalan Trump. Musk, yang berasal dari Afrika Selatan, menilai bahwa kebijakan tersebut justru akan memperparah defisit anggaran dan menghambat kinerja DOGE, lembaga yang telah merumahkan puluhan ribu pegawai pemerintah.

Sebelumnya dikenal sebagai pendukung Trump, Musk akhirnya memutuskan untuk mundur demi memfokuskan diri pada bisnis utamanya, Tesla dan SpaceX. Ia juga mengeluhkan bahwa DOGE sering dijadikan sasaran kemarahan publik atas kinerja pemerintah.

“Saya sangat kecewa melihat RUU besar-besaran ini justru memperlebar defisit, bukan menekannya. Hal itu merusak upaya yang telah dilakukan tim DOGE,” ujarnya kepada CBS News.

RUU One Big, Beautiful Bill Act sendiri telah lolos dari Dewan Perwakilan Rakyat dan kini tengah menunggu pembahasan di Senat. RUU tersebut mencakup pemangkasan pajak serta pengurangan belanja pemerintah, dan menjadi bagian penting dari agenda domestik Presiden Trump.

Namun, para pengkritik menilai RUU itu akan merusak sistem layanan kesehatan serta berisiko meningkatkan defisit negara hingga USD 4 triliun dalam waktu sepuluh tahun.

“RUU bisa saja besar, atau bisa saja indah. Tapi saya tak yakin bisa menjadi keduanya sekaligus,” kata Musk.

Baca Juga: Harta Lenyap Rp848 T, Elon Musk Masih Jadi Orang Terkaya Sedunia

Sementara itu, pihak Gedung Putih berupaya meredam perbedaan pendapat terkait kebijakan anggaran, meskipun tidak secara langsung menyebut nama Musk. Wakil Kepala Staf Trump, Stephen Miller, mengatakan melalui X bahwa RUU tersebut bukanlah bagian dari anggaran tahunan.

Menurut Miller, semua pemangkasan yang berkaitan dengan DOGE harus dilakukan lewat RUU khusus yang menyasar birokrasi federal, sesuai ketentuan Senat AS.

Pernyataan Musk menandai perpecahan langka antara dirinya dengan Presiden Trump, yang ia bantu menangkan dalam Pemilu 2024 melalui sumbangan besar dalam kampanye. Trump sendiri menunjuk Musk untuk memimpin DOGE dengan misi memangkas pengeluaran pemerintah.

Namun, pada akhir April lalu, Musk menyatakan akan mundur dari perannya di pemerintahan demi kembali menjalankan perusahaannya. Dalam wawancara dengan Washington Post, ia mengungkapkan bahwa DOGE—yang didukung tim teknis muda di Gedung Putih—kerap dijadikan kambing hitam.

“DOGE dijadikan sasaran atas berbagai hal buruk, padahal sering kali kami tidak terlibat sama sekali,” ujar Musk dari lokasi peluncuran Starbase di Texas, jelang peluncuran terbaru SpaceX.