Tangkapan layar: Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk berada di baris pertama kanan saat rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14 Juli 2025). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas penuh dalam seluruh proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memastikan hingga saat ini tidak ditemukan adanya bentuk intervensi apa pun. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan ketat terus dilakukan demi menjamin penyelenggaraan PSU dan pilkada ulang berjalan jujur dan transparan.
“Saya pikir sampai dengan hari ini memang intervensinya enggak ada. Seandainya kalau ada, silakan dibuktikan dan bisa disampaikan karena melaksanakan PSU banyak pengawasan, baik dari masyarakat maupun pihak negara,” ujar Ribka saat rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wamendagri Ribka Haluk sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. Dalam sesi tanya jawab, Azis mempertanyakan kepada para mitra kerja yang hadir terkait kemungkinan adanya intervensi dalam proses persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang.
Azis menekankan pentingnya memastikan tidak adanya intervensi demi menjaga esensi dan nilai-nilai demokrasi tetap utuh.
Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Sementara itu, pilkada ulang akan digelar pada 27 Agustus 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
Baca juga: Welly-Parulian Menang Telak di PSU Pilkada Pasaman 2025
“Ini perancangan sudah baik, anggaran sudah ada, kemudian yang melaksanakan sudah siap, tapi perlu satu pertanyaan yang harus jelas. Kalau ini tidak jelas, enggak usah dilaksanakan karena berbahaya. Pertanyaan saya, ada enggak intervensi terhadap lima daerah ini yang mau melaksanakan PSU maupun pilkada ulang?,” ucap Azis.
Tak hanya Wamendagri, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja turut menegaskan hal serupa. Keduanya memastikan bahwa hingga kini tidak terdapat intervensi dari pihak mana pun.
"Tidak ada," tegas keduanya.
“Klir, ya, enggak ada, ya? Kalau ada, enggak usah dilanjutkan, percuma karena nanti tidak akan berjalan dengan fair (adil). Jadi, itu yang perlu kita tandaskan. Jangan sampai bahwa kita sudah susah-susah, pemerintah, DPR menyetujui untuk ada anggaran, masih ada intervensi, masih ada kasak-kusuk dari pihak-pihak di luar yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pilkada ini. Tidak boleh ada itu,” ujar Azis.
Dalam pemaparannya, Ribka menyampaikan bahwa persiapan umum untuk pelaksanaan PSU dan pilkada ulang di lima daerah sejauh ini berjalan lancar dan masif. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan teknis oleh para penyelenggara pemilu guna memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai aturan.
“Kalau masalah kondisi keamanan masyarakat di luar, saya pikir ada pihak TNI dan Polri, kemudian ada juga lembaga masyarakat, tokoh agama, ini sangat ikut mendukung. Yang masih kita meragukan adalah kualitas pelaksanaannya dari penyelenggara. Ini yang mungkin paling penting sekali kita atensi betul, kita lakukan pendampingan, kemudian mitigasi-mitigasinya yang penting sekali kita jaga,” ucapnya.
Baca juga: Hampir Semua PSU Pilkada Digelar Setelah Idul Fitri 2025
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
