Menhan Mendadak Undang Purnawirawan Jenderal TNI-Polri, Ada Apa?

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengundang sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri ke Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), pada hari ini, Jumat, 13 Juni 2025.

Beberapa yang diundang ialah mantan panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto. Hadir pula mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang kini menjadi penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, eks Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia.

Selain itu, dua eks Kapolri juga hadir dalam forum itu, yaitu Jenderal Polisi (Purn) Sutanto dan Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Sjafrie menjelaskan, alasannya mengundang purnawirawan jenderal TNI dan Polri ialah guna membahas Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang baru dibentuk.

"Saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional berencana memberikan sedikit gambaran mengenai DPN dengan implementasinya sekaligus bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian dalam rangka pekerjaan Dewan Pertahanan Nasional," ujar Sjafrie saat membuka rapat.

DPN ialah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. "Saya berterima kasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin Bapak Presiden RI," papar Sjafrie.

Di samping mengundang purnawirawan jenderal TNI dan Polri, Menhan turun menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar dalam forum yang membahas DPN. Salah satunya adalah eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menjelaskan, DPN secara struktur berada langsung di bawah Presiden Prabowo yang menaruh perhatian terhadap pentingnya dimensi pertahanan nirmiliter. Karenanya, DPN mengajak akademisi dan pakar untuk memberikan masukan terkait hal-hal yang bersifat nirmiliter.

"Yang nantinya mungkin akan dilaksanakan diseminasi, kemudian juga interaksi, karena kita memahami ketika bicara pertahanan nirmiliter, ini bukan Kemenhan sebagai leading sector, tapi ada K/L lain yang memang sesuai dengan bidangnya," kata Frega.

Ia menjelaskan, hasil diskusi dalam pertemuan tersebut akan menjadi fondasi awal kerja Dewan Pertahanan Nasional ke depan. "Makanya tadi juga disampaikan oleh Bapak Menhan kepada para tokoh yang diundang, bahwa tentunya interaksi, kemudian juga kolaborasi ini menjadi kunci, dan beberapa tadi juga menyarankan adanya penguatan kolaborasi," tandasnya.