Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan Giant Sea Wall, atau tanggul laut raksasa, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek besar ini.
Pemprov DKI disebut telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan dan berkomitmen untuk menjadi pihak yang proaktif dalam proses pembangunan.
"Secara prinsip pemerintah DKI Jakarta akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kami sudah mempersiapkan diri kemarin juga saya sudah ke Muara Angke, melihat mengenai rencana Giant Sea Wall dan sebagainya," kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.
Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Ia juga menambahkan bahwa Jakarta tidak hanya akan menyesuaikan diri dengan keputusan pemerintah pusat, namun justru ingin mengambil peran aktif agar pembangunan ini berjalan optimal.
"Sehingga dan demikian apa yang nanti menjadi keputusan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan turut serta dan bahkan kami mungkin lebih proaktif," ungkapnya.
Salah satu wacana yang sempat mencuat adalah kemungkinan pemanfaatan dana dari program pengolahan sampah di Bantar Gebang sebagai sumber pembiayaan proyek. Namun, Pramono menyebut hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang mengatur tentang hal tersebut.
"Sampai hari ini belum ada usulan mengenai Perpres mengenai hal itu, jadi kami menunggu Perpres,” ujar dia.
Proyek Giant Sea Wall dirancang sebagai solusi jangka panjang terhadap ancaman banjir rob, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan muka tanah yang mengancam wilayah pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Proyek ini akan membentang sepanjang 946 kilometer, dari Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.