PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra. (AP Photo)
Ntvnews.id, Bangkok - Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan jabatan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa, 1 Juli 2025 untuk sementara waktu, guna menjalani penyelidikan etik atas dugaan pelanggaran serius yang berkaitan dengan rekaman percakapan telepon dengan seorang pemimpin senior Kamboja.
Dilansir dari laman AP News, dalam putusannya, seluruh hakim memutuskan secara bulat untuk menerima pengajuan perkara yang menuduh Paetongtarn melanggar etika, dan sebanyak tujuh dari sembilan hakim sepakat untuk menangguhkan dirinya dari jabatan perdana menteri. Mahkamah memberikan waktu 15 hari bagi Paetongtarn untuk menyampaikan bukti yang mendukung pembelaannya.
Paetongtarn belakangan ini mendapat tekanan akibat penanganannya terhadap sengketa perbatasan terbaru dengan Kamboja, termasuk insiden bentrok bersenjata pada 28 Mei lalu yang menyebabkan seorang prajurit Kamboja tewas. Rekaman percakapan dirinya dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, yang bocor ke publik, memicu gelombang keluhan dan aksi protes.
Usai keputusan Mahkamah dibacakan, Paetongtarn menyatakan akan menerima proses hukum tersebut dan berkomitmen untuk membela dirinya sebaik mungkin. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat lain selain melindungi negara dan menjaga perdamaian.
Baca Juga: Ganja Akan Tak Lagi Bebas di Thailand, Kenapa?
“Saya hanya berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk menghindari masalah, apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi konfrontasi bersenjata, agar para prajurit tidak kehilangan nyawa. Saya tidak akan bisa menerima jika saya mengucapkan sesuatu kepada pemimpin lain yang bisa menimbulkan konsekuensi buruk,” ujar Paetongtarn.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya serta meminta maaf kepada masyarakat yang kecewa akibat rekaman tersebut. Tak lama setelahnya, ia meninggalkan Gedung Pemerintah.
Posisi perdana menteri sementara diperkirakan akan diisi oleh Wakil PM Suriya Jungrungruangkit, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi. Sebelumnya, pada hari yang sama, Raja Maha Vajiralongkorn telah menyetujui perombakan kabinet setelah salah satu partai besar menarik diri dari koalisi pemerintah akibat polemik rekaman itu.
Dalam kabinet baru tersebut, Paetongtarn juga ditunjuk sebagai Menteri Kebudayaan, namun belum jelas apakah ia masih bisa dilantik dalam posisi itu mengingat status penangguhannya.
Baca Juga: PM Thailand Didesak Lengser, Ada Apa?
Amarah publik terhadap rekaman telepon tersebut sebagian besar berkisar pada pernyataan Paetongtarn terhadap seorang komandan militer regional yang vokal, serta upayanya yang dinilai terlalu akomodatif terhadap Hun Sen demi meredakan ketegangan di perbatasan.
Pada Sabtu sebelumnya, ribuan pengunjuk rasa dari kalangan konservatif nasionalis berkumpul di pusat kota Bangkok untuk menuntut pengunduran dirinya.
Selain proses di Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn juga tengah menghadapi penyelidikan terpisah oleh Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi atas dugaan pelanggaran etik, yang jika terbukti, dapat berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan perdana menteri.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
