Pramono Tegaskan Komitmen Transparansi, Menuju Pemerintahan Daerah Bebas Tindak Korupsi

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan daerah yang bersih dan transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pasca-pelantikan kepala daerah, yang digelar di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis, 10 Juli 2025.

Acara yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menggandeng Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadiri oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa DKI Jakarta siap menjadi pelopor dalam praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Komitmen Jakarta adalah membangun sistem yang transparan. Salah satu hal yang mudah-mudahan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan di DKI Jakarta adalah penyelesaian yang selama ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, seperti KLB (Koefisien Lantai Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan lain-lain," kata Pramono.

Didampingi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, dan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI juga bertekad memperkuat kolaborasi dengan lembaga penegak hukum guna menjamin pembangunan yang bersih dari praktik KKN.

Sebagai bagian dari implementasi nyata transparansi pembangunan, Pemprov DKI Jakarta akan mengintegrasikan tiga taman ikonik di Jakarta Selatan, yakni Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.

Pramono, Ketua DPRD DKI, Wakil Ketua KPK (NTVNews.id/ Adiansyah)

Proyek penggabungan ini bukan hanya menciptakan ruang hijau yang lebih luas, tetapi juga memperbaiki sistem aliran air dan menciptakan jogging track terpanjang di Jakarta, membentang di atas lahan seluas 6,5 hektare.

"Yang akan dilakukan dalam bulan ini adalah tiga taman yang kita gabungkan, yaitu Taman Leuser, Ayodya, dan Langsat. Mudah-mudahan pembangunan taman ini sekaligus dapat memperbaiki ekosistem aliran air di sana. Mudah-mudahan pada akhir Desember 2025 ini, saya bisa meresmikan penggabungan taman itu, sekaligus membuat salah satu jogging track yang paling panjang, karena luasnya 6,5 hektare," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, turut menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bukti nyata dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memerangi korupsi.

"Dengan rapat koordinasi ini, berkomitmen bersama Gubernur, untuk melaksanakan amanah dalam mencegah korupsi. Kita ingin sungguh-sungguh berbakti untuk kepentingan bangsa dan negara, serta rakyat Jakarta," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya tugas lembaga penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan.

"Apa yang kami lakukan sekarang ini terkait dengan tugas untuk melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," ungkapnya.

"Kolaborasi dan integritas adalah kunci. Kami berkolaborasi bersama aparat penegak hukum, Gubernur DKI bersama Ketua DPRD DKI, dan sejumlah provinsi lain, yaitu Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung," pungkas dia.