Dedi Mulyadi dan Neni (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan bahwa dirinya mendapatkan serangan doxing yang bertubi-tubi lewat akun Instagram @neni1783 dan TikTok @neninurhayati36 sejak dua hari terakhir, 15-16 Juli 2025.
Dalam rilis yang diterima, Neni mengaku bahwa serangan tersebut ada kaitannya dengan bahaya buzzer terhadap demokrasi yang sempat viral di media sosial. Ia mengatakan bahwa pada 5 Mei 2025 sempat mengunggah video edukasi mengenai ancaman buzzer terhadap demokrasi.
Bahan dari video yang dibuat tersebut berasal dari liputan kompas berjudul “Buzzer Mengepung Warga” dan “Buzzer Politik Pemborosan Anggaran”. Tujuan Neni tidak lain hanyalah untuk mengedukasi kepala daerah agar tidak melakukan pencitraan berlebihan di media sosial.
Dalam video tersebut, ia tidak menyebut sama sekali nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melainkan menyampaikan tentang pentingnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi yang diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika John F Kennedy.
“Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya. Selain Kang Dedi, tentu ada banyak pejabat publik lainnya yang saya juga kritik melalui akun tiktok tersebut,” tulisnya dalam rilis yang diterima NTVNews.id, Kamis, 17 Juli 2025.
Pada 16 Juli 2025, Neni mengaku terkejut setelah mendapat kabar dari wartawan bahwa video TikTok miliknya telah diposting ulang oleh akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks. Menurut Neni, video tersebut digunakan tanpa izin dan ditampilkan dengan sudut pandang sepihak.
Saat laporan ini disusun, unggahan ulang video Neni di akun @jabarsaberhoaks telah dilihat ribuan kali, memperoleh 1.225 suka dan 441 komentar. Neni menyebut, dirinya justru menjadi sasaran komentar kasar dan intimidatif di akun pribadinya. “Saya mencoba menanggapi dengan baik, tapi justru makin banyak akun yang menyerang secara brutal,” keluhnya.
Menurut Neni, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat disayangkan karena bukannya merespons kritik dengan bijak, malah memperkuat kesan represif dan membatasi kebebasan berekspresi.
“Kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi. Jika ruang ini ditutup, maka yang tersisa hanya otoritarianisme,” ujarnya sambil mengutip pemikiran Alexis de Tocqueville dan Daron Acemoglu soal pentingnya peran masyarakat sipil.
Ia juga mengatakan merasa diawasi secara intens di media sosial, bahkan mengaku ada indikasi upaya peretasan terhadap akunnya. Ia menyerukan agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis.
“Ini bukan hanya soal saya, tapi soal kondisi demokrasi kita yang sedang berada di titik rawan,” tegasnya.
Sebagai aktivis demokrasi, Neni memandang keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintahan sebagai bagian penting dari proses demokrasi. Ia berharap peristiwa ini bisa menjadi bahan refleksi bersama untuk kembali pada semangat reformasi dan penghargaan terhadap kebebasan sipil.
“Saya tidak takut, tapi saya sedih. Sedih karena perjuangan panjang bangsa ini untuk keluar dari era gelap kebebasan ternyata belum selesai. Mari kita jaga demokrasi, jangan biarkan kekuasaan melupakan siapa yang sebenarnya mereka wakili,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
