Bukan Koalisi atau Oposisi Pemerintah, Megawati Ungkap Sikap PDIP

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya takkan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun masuk dalam koalisi pemerintah. Presiden ke-5 RI itu menyatakan bahwa PDIP bakal berperan sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi.

"Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," kata Megawati dalam pidato politiknya saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu, 2 Agustus 2025.

Megawati mengatakan, PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat. PDIP juga akan bersikap tegas serta kritis, apabila ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.

"Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan," jelas Megawati.

Megawati menekankan, keberpihakan PDIP bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaann. Tapi soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.

"Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno," kata dia.

Megawati mengingatkan demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elite politik. Menurutnya, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

"Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah," tandasnya.