Eropa dan PBB Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza

Ntvnews.id, Berlin - Sejumlah negara Eropa, Uni Eropa (UE), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan penolakan keras terhadap rencana terbaru Israel untuk mengambil alih Gaza City. Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan dan merusak prospek perdamaian di kawasan.

Pada Kamis 7 Agustus 2025, Kabinet Keamanan Israel menyetujui usulan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar militer Israel “menguasai” Gaza City beserta wilayah sekitarnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui pernyataan yang dibacakan juru bicara asosiasinya, Stephanie Tremblay, Jumat 8 Agustus 2025, menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan itu.

“Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari Negara Palestina,” tegas Guterres.

Pernyataan tersebut juga menyebut keputusan Israel sebagai bentuk eskalasi berbahaya yang berpotensi memperburuk kondisi jutaan warga Palestina, serta mengancam lebih banyak nyawa, termasuk para sandera yang masih ditahan.

Baca Juga: KTT Luar Biasa Arab–Islam Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada Jumat mendesak Israel untuk membatalkan keputusan tersebut. Melalui unggahan di platform X, ia memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat memengaruhi hubungan UE–Israel, yang akan dibahas oleh Dewan Eropa.

Costa menekankan bahwa situasi di Gaza sudah sangat genting, dan keputusan tersebut hanya akan memperburuk keadaan.

“Tindakan pengambilalihan ini, bersama dengan perluasan permukiman di Tepi Barat, penghancuran besar-besaran di Gaza, blokade bantuan, serta meluasnya kelaparan, merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan nilai-nilai universal," tegasnya.

Tenda untuk pengungsi Palestina terlihat di tempat penampungan sementara di Kota Gaza, pada 4 Agustus 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad (Antara)

PM Inggris Keir Starmer juga menilai langkah itu tidak akan mengakhiri konflik ataupun menjamin pembebasan sandera. Ia menyerukan peningkatan bantuan serta upaya baru untuk mewujudkan solusi dua negara.

Peringatan serupa datang dari berbagai lembaga kemanusiaan yang menyoroti ancaman kelaparan di Gaza. Saat ini, lebih dari 1 juta orang mengungsi, sementara otoritas kesehatan setempat melaporkan puluhan ribu korban jiwa.

Warga Palestina terlihat di antara puing-puing setelah serangan udara Israel di daerah Sheikh Radwan, barat laut Kota Gaza, pada 6 Agustus 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad (Antara)

Prancis mengecam keras rencana penguasaan militer atas seluruh Jalur Gaza. Negara itu kembali menolak segala bentuk pendudukan atau pemindahan paksa, serta memperingatkan bahwa langkah tersebut melanggar hukum internasional, memicu kebuntuan politik, mengancam stabilitas kawasan, dan tidak memberikan kontribusi terhadap keamanan Israel.

Kementerian Luar Negeri Lithuania juga menyatakan keprihatinan, memperingatkan bahwa keputusan Israel akan memperburuk kondisi di Gaza. Lithuania bekerja sama dengan negara anggota UE lainnya untuk merespons secara terkoordinasi.

Swedia menegaskan bahwa setiap upaya aneksasi atau pengurangan wilayah Gaza melanggar hukum internasional. Austria menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap nasib warga sipil dan sandera, sementara Portugal mendesak penangguhan rencana tersebut, mendorong pembebasan sandera, dan percepatan distribusi bantuan. Slovenia turut mengecam kebijakan itu, sambil menyerukan gencatan senjata permanen.

Baca Juga: Indonesia Tunggu Persetujuan Palestina untuk Evakuasi Warga Gaza

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan.

“Dengan serangan yang terus berlanjut, Israel memikul tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan warga sipil di wilayah kantong tersebut,” ujar Merz.

Ia juga mendesak Israel untuk memberikan akses penuh bagi pengiriman bantuan, termasuk dari PBB dan organisasi nonpemerintah.

Sebagai langkah konkret, Jerman menghentikan seluruh ekspor militer yang berpotensi digunakan di Gaza. Sementara Italia telah mengirimkan 100 ton bantuan kemanusiaan ke Yordania, yang kemudian akan dijatuhkan dari udara (airdrop) ke Gaza.

(Sumber : Antara)