Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar tak menggunakan kekuasaan untuk menakut-nakuti masyarakat, khususnya pihak yang berseberangan. Kekuasaan, kata dia harus digunakan untuk membantu rakyat.
Hal ini dinyatakan Puan, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, Jumat, 15 Agustus 2025.
"Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat," ujar Puan dalam pidatonya, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat," imbuhnya.
Baca Juga: Di Pidato Sidang Tahunan MPR, Puan Maharani Kritik Sistem Politik
Puan lantas mengibaratkan aspirasi rakyat, anggaran dan aturan selayaknya cinta segitiga. Ketiga hal itu, kata dia seringkali memiliki hubungan yang rumit.
"Namun serumit-rumitnya 'cinta segitiga' itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara; walaupun kadang terasa pedih, patah hati; tetapi kita harus move on," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) juga menyebut bahwa kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, dinilai Puan, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan.
Kebersamaan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.
"Kekuasaan adalah soal bagaimana kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat," jelasnya.
Kekuasaan, menurut Puan adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kata dia, juga harus dibagi-bagi. Tujuannya baik. "Bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain," tandas Puan.