Ini 6 Tuntutan Buruh Dalam Aksi di DPR

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan enam tuntutan yang diajukan koalisi buruh, gerakan rakyat, dan mahasiswa saat aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini menyoroti isu ketenagakerjaan, perpajakan, hingga pemilu. 

Said menjelaskan, tuntutan pertama adalah penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan komitmen untuk menghapus outsourcing pada peringatan Mayday 2025, namun peraturan terkait masih berlaku.

“Pada perayaan Hari Buruh atau Mayday 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghapusan outsourcing merupakan program pemerintah, namun sayangnya Menteri Tenaga Kerja dan menteri lainnya tidak mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja alih daya (outsourcing),” jelas Said.

Baca Juga: Said Iqbal Sebut 5.000 Buruh Jabodetabek Gelar Aksi di Depan DPR

Ia menambahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024 yang dimenangkan Partai Buruh dan serikat buruh lain menyatakan pekerja alih daya tidak lagi berlaku, kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu. “Menteri yang mengoperasionalkan kebijakan Presiden tidak menjalankan itu. Jadi, jangan salahkan buruh, mahasiswa turun ke jalan,” ujarnya.

Tuntutan kedua adalah penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Ketiga, penurunan beban pajak yang dianggap terlalu memberatkan masyarakat. “Dapat THR ada pajak, PPh dan pajak-pajak lainnya yang memberatkan,” sebut Said.

Selain itu, Partai Buruh juga menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan disahkan tanpa konsep omnibus law. Said menilai DPR lamban dalam menjalankan mandat Mahkamah Konstitusi. “Ini sudah setahun, kerja DPR ngapain,” katanya.

Tuntutan kelima berkaitan dengan pemberantasan praktik korupsi di Kementerian Tenaga Kerja. “Jangan ada lagi kasus serupa itu,” tegas Said.

Baca Juga: Ada Demo Buruh, DPR Terbitkan Surat Edaran WFH: Biar Nyaman dan Aman Kerja di Rumah

Terakhir, Said menekankan pentingnya pemilu yang bersih demi mewujudkan kepemimpinan yang bersih.

“Kan itu juga pemerintahan yang bersih, cita-cita Presiden Prabowo. Kalau pemerintahannya bersih, pemilu bersih, maka pemimpinnya juga bersih,” pungkasnya.

(Sumber: Antara)