Anggaran KKP 2026 Naik Jadi Rp13 Triliun untuk Swasembada dan KNMP

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 meningkat signifikan, dari Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi Rp13 triliun pada pagu definitif. Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada upaya swasembada pangan sekaligus percepatan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi IV DPR atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga tahun anggaran 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran menjadi Rp13 triliun pada pagu anggaran," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Ia menjelaskan, pagu Rp13 triliun itu bersumber dari beberapa pos, yakni rupiah murni sebesar Rp12,34 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri Rp278 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp74,93 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp217,54 miliar, serta Surat Berharga Syariah Negara Rp87,95 miliar.

Dasar penetapan anggaran tersebut merujuk pada surat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy tertanggal 24 Juli 2025 mengenai Pagu Anggaran Belanja Kementerian, Lembaga, dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga: Helikopter Hilang Kontak Ditemukan di Hutan Mentewe, Kalsel

Trenggono memaparkan bahwa sekitar Rp12,72 triliun dari total anggaran digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta implementasi program prioritas Presiden, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dana itu juga dialokasikan untuk pengembangan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, model budi daya rumput laut, lobster, bawal bintang, hingga revitalisasi laboratorium jaminan mutu.

Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi pendidikan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, bantuan pemerintah, serta peningkatan pelayanan publik.

Rincian anggaran per unit kerja meliputi: Sekretariat Jenderal Rp640,56 miliar; Inspektorat Jenderal Rp98,87 miliar; Ditjen Perikanan Tangkap Rp6,25 triliun; Ditjen Perikanan Budi Daya Rp1,15 triliun; Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp1,04 triliun; Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp276 miliar; Ditjen Pengelolaan Kelautan Rp1,39 triliun; Ditjen Penataan Ruang Laut Rp199,96 miliar; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Rp1,39 triliun; serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Rp530,35 miliar.

Trenggono menegaskan, KKP akan melaksanakan amanah ini secara profesional dan berintegritas, selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Terutama dalam terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Baca Juga: ESDM Terima Tambahan Anggaran Rp8,55 Triliun untuk Jargas hingga Eksplorasi Migas

Ia menambahkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja KKP tahun 2026 sudah diselaraskan dengan visi Indonesia Emas 2045 serta delapan misi Asta Cita, terutama yang berkaitan dengan swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.

Meski demikian, Trenggono meminta dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI agar dapat mengawal seluruh program dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran serta selesai sesuai jadwal.

(Sumber: Antara)