Ratusan Mahasiswa Kembali Gelar Aksi di DPR/MPR, Tagih Janji Pemerintah soal Tuntutan 17+8

Ntvnews.id, Jakarta - Ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Selasa, 9 September 2025, untuk menagih janji pemerintah dan DPR terkait tuntutan masyarakat 17+8 yang sudah disuarakan sejak sepekan lalu. 

Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dengan berjalan kaki dari Gerbang Pemuda. Kehadiran mereka sempat membuat arus lalu lintas di kawasan itu tersendat. Sesampainya di depan gerbang DPR/MPR, mahasiswa langsung berorasi menyampaikan aspirasi.

Mereka juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut bersama menagih janji pemerintah. Hingga pukul 14.50 WIB, orasi masih berlangsung dengan mengusung sejumlah tuntutan.

Baca Juga: ESDM Tegaskan Tak Ada Impor BBM Tambahan untuk Shell, BP dan Vivo

Tuntutan 17+8 sendiri merupakan rangkaian aspirasi rakyat yang dibagi dalam jangka pendek dan jangka panjang, digulirkan oleh BEM SI serta kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, penanganan PHK massal serta jaminan upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, penghapusan beban pajak masyarakat kecil, evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN, hingga pembebasan demonstran yang ditahan.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penegakan HAM, reformasi kepolisian, transparansi, serta pengembalian demokrasi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, sebanyak 4.216 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemda DKI disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa di Jakarta Pusat, termasuk di depan Gedung DPR/MPR.

“Kami ingin memastikan kegiatan (unjuk rasa) berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Susatyo.

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu Terancam Hukuman Mati

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa yang mengajukan izin untuk menggelar aksi serupa, baik di depan Gedung DPR/MPR maupun di lokasi lain di Jakarta Pusat.

“Oleh karena itu, sebanyak 4.216 personel gabungan itu dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa, dengan perincian 2.852 personel disiagakan di kawasan Gedung DPR/MPR dan 1.364 personel di lokasi lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” tutur Susatyo.

(Sumber: Antara)