“Kami meminta data detail semata-mata bukan untuk menghalangi pembangunan IKN tetapi jangan sampai pada akhirnya penugasan tersebut membebankan kepada PLN sendiri,” tegasnya. 

Baca Juga: PKS atau PDIP, Gerindra: Semuanya Sangat Mungkin!

"Komisi VI menyatakan meminta bukti surat penugasan. Karena manakala terjadi sesuatu tentu saja surat penugasan bisa sebagai landasan hukum dan juga feasibility studies atau studi kelayakan sebagai arsip kerja PLN,” sambungnya.

Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa PLN menjelaskan konsep pembangunan kelistrikan untuk Ibu Kota Negara (IKN) melalui situsnya, yang menekankan prinsip Green, Smart, dan Beautiful dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Dengan mengusung Energi Baru Terbarukan (EBT) tanpa emisi melalui tiga konsep yaitu zero down time atau layanan tanpa padam, distribution automation system, smart grid and smart meter dengan target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebanyak 50 MW, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin yaitu 70 MW," pungkasnya.