Kereta cepat Whoosh melintas di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (31/7/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji berbagai opsi skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Proses evaluasi tersebut belum melibatkan komunikasi formal dengan pihak mana pun, termasuk Kementerian Keuangan.
“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” ujar Rosan ditemui usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.
Rosan menjelaskan bahwa pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Ia menyebutkan, pihaknya akan terlebih dahulu duduk bersama kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum hasilnya disampaikan ke publik.
Baca Juga: Danantara Siapkan Dua Skema Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat Indonesia-China
“Jadi harapannya kami kan biasanya duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Kalau kami kan sistem pekerjaannya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kami bicara ke publik,” ucap Rosan.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan. Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” kata Dony di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menanggung utang proyek kereta cepat. Ia mendorong agar pembiayaan diselesaikan oleh Danantara yang dinilai memiliki kapasitas manajerial dan finansial memadai.
Baca Juga: Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
“Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka ‘manage’ dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah ingin memisahkan peran antara swasta dan pemerintah dalam pembiayaan proyek infrastruktur agar beban fiskal tidak terus meningkat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
