Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah menjadi perhatian intens di media sosial dalam beberapa hari terakhir karena kontroversi terkait pengaturan barang bawaan atau kiriman dari luar negeri ke Indonesia.

Salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan adalah harta kekayaan beberapa pejabat hingga level eselon I, yang diungkapkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, terdapat isu mengenai DJBC yang diduga menggunakan influencer atau buzzer untuk menjelekkan kritik yang muncul dari masyarakat di media sosial. 

Hal ini diungkapkan dalam konten yang diunggah oleh akun TikTok @awbimax, namun telah disangkal oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto.

Bea Cukai

Nirwala menegaskan, "Kami tidak melibatkan buzzer untuk merendahkan pendapat masyarakat, terutama terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan belakangan ini," seperti yang dikutip dari keterangan resmi.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan guna meningkatkan kinerja DJBC. Permintaan ini disampaikan bersamaan dengan postingan di akun media sosialnya tentang kegiatan saat mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea Cukai beserta stafnya, serta memantau kondisi di lapangan.

Dalam postingannya, Prastowo juga meminta masukan konkret dari warga Indonesia pengguna sosial media, khususnya terkait Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.