Foto udara kondisi ruang kelas yang roboh pasca diterjang banjir di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Langkahan Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, Sabtu, 6 Desember 2025. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan skema sekolah darurat guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung bagi para siswa di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025, Nico menegaskan bahwa meskipun ribuan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, negara tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan hak belajar untuk waktu yang panjang.
"Di sektor pendidikan, pemerintah juga berupaya keras agar anak-anak tidak kehilangan hak belajar dalam waktu yang lama," ujarnya.
Dari total 2.798 sekolah yang mengalami kerusakan, pemerintah segera bergerak melalui program Emergency School Support guna memastikan proses pembelajaran tetap dapat dilaksanakan.
“Prinsipnya sederhana, meskipun sekolah rusak, semangat belajar tidak boleh ikut runtuh,” kata Nico.
Berbagai langkah tanggap darurat dilakukan, mulai dari distribusi ruang kelas darurat, penyediaan tenda sekolah, hingga perlengkapan belajar yang dikirimkan ke daerah-daerah dengan kerusakan terparah.
Baca Juga: BGN: Jumlah SPPG untuk Layanan Pengungsi di Sumatera Meningkat Jadi 319 Titik
Nico menjelaskan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan belajar meskipun bangunan fisik sekolah belum sepenuhnya pulih.
Sebagai penguatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan 126 tenda ruang kelas darurat serta 10.200 paket perlengkapan sekolah untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Nico, penyediaan fasilitas tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga masa depan anak-anak di tengah situasi darurat.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah memasukkan wilayah terdampak dalam prioritas revitalisasi sekolah tahun 2026 sebagai langkah pemulihan jangka panjang.
“Ini bukan sekadar penyediaan fasilitas, tetapi juga upaya menjaga harapan dan masa depan anak-anak di tengah situasi sulit,” ujar Nico.
Kemendikdasmen mengaktifkan skema darurat tersebut setelah total 2.798 sekolah di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Baca Juga: DPR Minta Dana MBG Dipakai buat Korban Bencana Sumatera
Berbagai upaya dilakukan, termasuk penyediaan tenda kelas, jadwal pembelajaran fleksibel, serta pelaksanaan ujian akhir sekolah (UAS) yang kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah.
Hasil kaji cepat Kemendikdasmen mencatat terdapat 208 ribu siswa dan 19 ribu guru yang terdampak bencana tersebut.
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp21,1 miliar, termasuk bantuan daerah: Rp5,7 miliar untuk Sumatera Barat, Rp560 juta untuk Aceh, dan Rp220 juta untuk Sumatera Utara.
Hingga 4 Desember 2025, pemerintah telah mendistribusikan 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda darurat ke sejumlah titik.
Proses pembelajaran dilakukan secara luring, daring, dan di tenda kelas, termasuk pembagian jadwal secara bergiliran di sekolah yang masih bisa digunakan. Sementara itu, untuk sekolah dengan kerusakan berat, pemerintah telah memasang 25 tenda ruang belajar sebagai fasilitas sementara.
Selain itu, Kemendikdasmen juga menyiapkan bantuan perbaikan dini senilai Rp10–25 juta per sekolah sambil menyelesaikan pendataan untuk prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
