Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Rabu 17 Desember 2025. ANTARA/Ricky Prayoga (Antara)
Ntvnews.id, Bandung - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema percepatan pembangunan sebanyak 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada tahun 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa langkah ini ditempuh untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Ia menegaskan, akselerasi perlu segera dilakukan mengingat capaian pembangunan infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga akhir 2025 masih belum optimal.
"Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG," kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu.
Untuk menutup kekurangan infrastruktur tersebut, Dadan menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan percepatan.
Oleh karena itu, ia memastikan proses rekrutmen pegawai, termasuk melalui jalur PPPK dan CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT), saat ini tengah dipercepat guna memastikan operasional unit-unit SPPG yang baru.
Baca Juga: BGN Dorong Kepala SPPG Langsung Edukasi Gizi di Sekolah
"TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai," ujar Dadan.
Dadan memaparkan bahwa peta jalan BGN pada tahun mendatang akan menitikberatkan pada pemerataan wilayah. Selain pembangunan 8.200 SPPG di daerah terpencil, BGN juga menargetkan pengoperasian sedikitnya 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.
"Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat," ucap Dadan.
Untuk target jangka pendek hingga akhir 2025, BGN terus mengupayakan penyelesaian pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Dalam rapat koordinasi tersebut, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian khusus. Dadan mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia MBG.
"Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi," ucapnya.
Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari total 1.548 SPPG yang telah mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan memenuhi syarat dan resmi mengantongi SLHS sebagai jaminan standar kesehatan makanan yang didistribusikan.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
