PDIP Tegaskan Hormati Proses Hukum Bupati Bekasi dan Ponorogo

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya, termasuk Bupati Bekasi dan Bupati Ponorogo.

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK sebagai lembaga penegak hukum. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.

"Secara prinsip PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan," kata Hugo saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Ia mengingatkan agar KPK tidak bertindak tebang pilih serta tidak digunakan sebagai alat politik. Menurut Hugo, masyarakat juga dapat melihat adanya sejumlah indikasi kasus korupsi lain yang nilainya lebih besar, namun seolah tidak berlanjut dan menghilang begitu saja.

Lebih lanjut, Hugo menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beserta jajaran pimpinan partai telah berulang kali mengingatkan seluruh kader agar menjauhi praktik korupsi dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Baca Juga: Ayah Bupati Bekasi Turut Diamankan dalam OTT KPK

Dengan demikian, jika terdapat kader PDIP yang tersangkut perkara korupsi, ia menilai hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing.

"Kendatipun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi, yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi," katanya.

Hugo menambahkan, apabila dibutuhkan, PDIP akan memberikan pendampingan hukum kepada kadernya melalui badan partai yang membidangi urusan hukum.

"Namun demikian, partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif," kata dia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang merupakan kader PDIP dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu, pada November lalu, KPK juga menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, yang juga kader PDIP, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

(Sumber: Antara)